PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Pembangunan suatu bangsa
memerlukan aset pokok yang disebut sumber daya (resources), baik sumber daya alam (natural resources), maupun sumber daya manusia (human resources) dan kedua sumber daya
tersebut sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan.
Pengembangan sumber daya manusia (human
resources development) adalah suatu proses peningkatan kualitas atau
kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunann bangsa, yang
meliputi perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sumber manusia (Notoatmodjo,
2003).
Menurut Depkes (2003) tentang
kebijakan dan strategi desentralisasi Bidang Kesehatan disebutkan bahwa dalam
memantapkan sistem manajemen sumber daya manusia kesehatan perlu dilakukan
peningkatan dan pemantapan perencanaan, pengadaan tenaga kesehatan,
pendayagunaan dan pemberdayaan profesi kesehatan.
Untuk mewujudkan Indonesia
Sehat 2010, pembangunan kesehatan ditujukan untuk menciptakan dan
mempertahankan Provinsi/Kabupaten/Kota Sehat dengan menerapkan pembangunan
berwawasan kesehatan, untuk itu diperlukan tenaga kesehatan yang bermutu dan
merata baik penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi tenaga kesehatan sesuai
dengan kebutuhan pembangunan Kesehatan di unit Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)
(Depkes 2004).
Dijelaskan dalam Peraturan
Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan, bahwa tujuan
penempatan/distribusi tenaga kesehatan adalah untuk tercapainya pemerataan
pelayanan kesehatan.
Di Indonesia jumlah tenaga
kesehatan yang bertugas di puskesmas tahun 2007 adalah 168.377 orang. Jumlah
dokter umum yang bekerja di puskesmas sebanyak 10.763 orang (PNS maupun PTT). Dengan
jumlah puskesmas sebanyak 8.015, maka rata-rata tiap puskesmas dilayani oleh
1-2 orang dokter umum. jumlah
dokter gigi yang bekerja di puskesmas sebanyak 4.296 orang yang berarti belum
semua puskesmas memiliki dokter gigi.
Dari data tersebut terlihat
jelas fenomena antara ketersediaan puskesmas dan tenaga dokter sebagai penegak
diagnosis penyakit, mengakibatkan
mutu pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal terutama pada Puskesmas
terpencil di Indonesia. Kelemahan pelayanan kesehatan dilihat dari sudut tenaga
kesehatan adalah yang menyangkut penyebaran yang belum merata, mutu pendidikan
yang belum memadai (Depkes, 2000)
Provinsi Lampung yang terdiri
dari 2 kota dan 9 kabupaten, dari data profil kesehatan tahun 2007 menunjukkan
bahwa di Provinsi Lampung memiliki 29 rumah sakit baik pemerintah ataupun
swasta, 246 Puskesmas, yang terdiri dari 40 Puskesmas rawat inap, 744 Puskesmas
Pembantu dan 253 Puskesmas Keliling (profil kesehatan Provinsi Lampung
2007). Jika dilihat dari rasio puskesmas per 100.000 penduduk, maka rasionya
sebesar 3,37, ini berarti setiap100.000 penduduk dilayani oleh 3 puskesmas, dan
cakupan ini belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 5 per 100.000 penduduk.
Ratio tenaga dokter dibanding penduduk selama 3 tahun terakhir cenderung
meningkat, pada tahun 2007 sebesar 8,53 artinya setiap 100.000 penduduk
dilayani oleh 8 orang dokter. Apabila
dilihat rasio tenaga dokter di Provinsi Lampung angka tersebut cukup
menggembirakan, akan tetapi dari distribusi tenaga dokter per kabupaten/kota
jumlah tenaga dokter di Provinsi Lampung yang ada sebanyak 914 orang, tenaga
dokter cenderung berada di daerah kota daripada di kabupaten, yaitu 36,32 %
(332 orang) berada di Kota Bandar Lampung dan 11,71 % berada di Kota Metro, sementara
ada kabupaten yang memiliki tenaga dokter masih dibawah 10 % dari total dokter
yang ada di Provinsi Lampung. Untuk tenaga Perawat dan Bidan jumlah tenaga yang ada
sebanyak 6.735 orang, dan persebarannya 20,27 % berada di Kota Bandar Lampung.
Jika dilihat dari persebaran
tenaga kesehatan terutama tenaga dokter, sekitar 10 % Puskesmas di Kabupaten yang tidak memiliki tenaga dokter dan dokter
gigi, dan pada wilayah-wilayah terpencil ada beberapa puskesmas yang hanya
dilayani oleh 2 orang tenaga perawat dan 2 orang staf umum.(Profil Kesehatan Lampung
2007). Dengan terjadinya penumpukan tenaga kesehatan di wilayah tertentu
(daerah perkotaan) mengakibatkan pelayanan kesehatan di kabupaten terutama
daerah yang tidak diminati dan daerah terpencil menjadi tidak optimal, sehingga
derajat kesehatan masyarakat didaerah akan semakin rendah.(Depkes, 2002)
Departemen Kesehatan dalam
melaksanakan perencanaan tenaga kesehatan, telah mengeluarkan kebijaksanaan
yaitu 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang dokter, dan untuk daerah perkotaan
dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan dengan melihat jumlah kunjungan dan
beban kerja puskesmas.
Sebagai pola dasar struktur
organisasi puskesmas, Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan SK Mendagri
No. 23 tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Puskesmas, kemudian
Biro Organisasi dan Tata Laksana Departemen Kesehatan RI membuat secara rincian
berikut.
Tabel 1.1
Kebutuhan jumlah tenaga kesehatan di
puskesmas
JENIS TENAGA
|
PUSKESMAS NON DTP
|
PUSKESMAS DTP
|
PUSKESMAS PEMBANTU
|
1. Dokter
|
2
|
3
|
-
|
2. Perawat
|
1-3
|
2-4
|
-
|
3. Bidan
|
2-3
|
5
|
1
|
4. Paramedis
|
10
|
11
|
1
|
Menurut data profil kesehatan
tahun 2007, Provinsi Lampung yang memiliki 2 kota dan 9 kabupaten, memiliki
sarana rumah sakit umum sebanyak 26 buah, puskesmas sebanyak 246 buah, 744
puskesmas pembantu dan 744 puskesmas keliling, dengan mengasumsikan 1 puskesmas
dilayani oleh 2 orang dokter, maka diperlukan 246 x 2 dokter = 492 tenaga
dokter, sedang tenaga dokter yang bekerja di puskesmas saat ini adalah 327
dokter umum (PNS dan PTT), dengan demikian di Lampung sebenarnya masih
kekurangan 165 tenaga dokter umum untuk bekerja di puskesmas.
Apabila dilihat dari aspek persebaran
tenaga dokter, maka distribusi tenaga dokter masih cenderung pada wilyaha
perkotaan. Kabupaten Way Kanan, salah satu kabupaten yang memiliki 18 Puskesmas
hanya dilayani oleh 10 orang tenaga dokter, apabila dengan asumsi 1 puskesmas
dilayani oleh 1 dokter, maka ada sekitar 8 puskesmas yang tidak memiliki tenaga
dokter, sementara Kota Bandar Lampung yang memiliki puskesmas sebanyak 22 buah
dilayani oleh 112 tenaga dokter, yaitu 74 dokter umum dan 38 dokter gigi, apabila
dengan asumsi daerah perkotaan 1 puskesmas dilayani oleh 2 orang tenaga dokter,
berarti terjadi kelebihan tenaga sebanyak 68 tenaga dokter.
Apabila perhitungan kebutuhan
tenaga dokter dibandingkan dengan jumlah kunjungan pasien, Kota Bandar Lampung
dalam 1 tahun memilki jumlah kunjungan pasien sebesar 933.798 atau 30,73 %
(Profil Kesehatan Lampung 2007) dari total kunjungan pasien seluruh provinsi,
dengan asumsi waktu kerja/hari adalah 5 jam dan jumlah hari kerja perminggu
adalah 6 hari maka dapat diperkirakan jumlah kebutuhan tenaga dokter di Kota
Bandar Lampung adalah sebanyak 12 orang dokter.
Beberapa pendekatan kebijakan
yang mungkin dapat diambil untuk menjebatani masalah SDM kesehatan yaitu
melalui pendekatan kebijakan SDM kesehatan dan kebijakan supply and demand SDM kesehatan. Sedangkan dengan pendekatan
struktural atau perundang-undangan, pemerintah lebih meningkatkan fungsi
pengawasan, akreditasi dan lisensi (Ilyas, 2002).
Dalam Sistem Kesehatan
Nasional (SKN) khususnya dalam subsistem SDM kesehatan, perencanaan SDM
kesehatan merupakan salah satu unsur utama dari subsistem tersebut yang
menekankan pentingnya upaya penetapan jenis, jumlah dan kualifikasi SDM
kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan (Depkes, 2004)
Departemen Kesehatan melalui Kepmenkes
No. 81/Menkes/SK/I/2004 telah mengeluarkan Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga
kesehatan di tingkat Provinsi/Kab/Kota serta rumah sakit berdasarkan beban
kerja/Work Load Indicator Staf Need
(WISN), namun pelaksanaan dan implementasi dari perencanaan kebutuhan Tenaga
kesehatan berdasar beban kerja sangat sulit, karena petugas harus melaksanakan
langkah-langkah perhitungan, yaitu 1. Menetapkan Waktu Kerja tersedia pertahun,
2. Menetapkan kategori SDM, 3.Menyusun standar beban kerja, 4. Menyusun Standar
kelonggaran, 5. Perhitungan Kebutuhan tenaga per unit kerja, karena rumit dan
terbatasnya tenaga perencana dan pengelola SDM di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,
maka saya merasa perlu untuk mengembangkan rancangan sistem informasi perencanaan
tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja di Puskesmas
Dalam melakukan upaya
perencanaan, pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, sangat terkait dengan faktor internal maupun
eksternal ang berkembang saat ini. Beberapa masalah yang diperkirakan akan
menjadi kendala utama dan berpengaruh dalam program perencanaan, pengembangan
dan pemberdayaan manusia kesehatan adalah globalisasi, otonomi daerah, entrepreneurship kesehatan, kualitas
kelulusan dan pegawai negeri, pemerataan tenaga kesehatan, masa depan institusi
kesehatan, tenaga kerja kesehatan Indonesia dan sistem informasi (BPPSDMK,
2004)
Kendala yang sangat dirasakan
dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Informasi SDM kesehatan didaerah adalah
data dan informasi tenaga kesehatan yang masih sulit diperoleh, sehingga tidak
dapat menggambarkan keadaan SDM kesehatan secara nasional setelah adanya
kebijakan desentralisasi, sistem pengumpulan data didaerah sangat bervariasi,
bahkan di beberapa daerah tidak ada unit yang mempunyai fungsi untuk penyediaan
data SDM kesehatan (BPPSDMK, 2004), dan pengelolaan informasi di kabupaten/kota
belum berjalan optimal, terutama dalam melihat kebutuhan data dan informasi
secara keseluruhan dari sistem informasi yang ada, ditunjang kemampuan
perencanaan tenaga kesehatan yang masih lemah, dimana perencanaan kebutuhan
masih berdasarkan permintaan kebutuhan tenaga dari provinsi untuk mengisi
kekurangan tenaga yang ada di kabupaten/kota, dan hal ini masih juga terjadi
pada hampir semua kabupaten/kota di Indonesia (Zulkarnain, 2000).
Dinas Kesehatan Kota Bandar
Lampung yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 844.607 jiwa dan 22 puskesmas
sebagai unit pelayanan kesehatan serta memiliki
669 SDM kesehatan, dalam perencanaan SDM nya belum memiliki format
khusus atau acuan yang dapat menjadi landasan dalam perencanaan SDM kesehatan
khususnya di puskesmas, kendala standar waktu terhadap kegiatan pelayanan di
puskesmas juga menjadi kendala terhadap perhitungan perencanaan SDM kesehatan
berdasarkan beban kerja.
Untuk itu perlu dikembangkan
suatu sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di puskesmas
berdasarkan beban kerja, sehingga sistem ini diharapkan dapat membantu dalam
pengambilan keputusan/decision support
system (DSS) atau sistem pendukung keputusan, menurut Kendall & Kendall
(2003), sistem informasi ini merupakan sistem yang terkomputerisasi diatas
sistem informasi manajemen yang lebih menekankan pada fungsi mendukung
pengambilan keputusan di seluruh tahap-tahapannya, walaupun keputusan aktual
masih tetap wewenang khusus pembuat keputusan, sehingga data dan informasi
diperlukan untuk mengambil keputusan dan kebijakan baik untuk perencanaan,
pendistribusian serta untuk progam pengembangan dan pemberdayaan sumber dya
kesehatan itu sendiri maupun untuk kepentingan program.
1.2
Rumusan Masalah
1.2.1
Permasalahan Kesehatan Masyarakat
Mutu pelayanan kesehatan pada
pelayanan kesehatan dasar menjadi tidak optimal karena tidak meratanya
distribusi tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, perawat dan bidan) di
Puskesmas
1.2.2
Permasalahan Sistem Informasi Kesehatan
- Ketersediaan data kunjungan pasien per unit kerja yang belum terekap secara rinci.
- Sulitnya memformulasikan perhitungan berdasarkan beban kerja
- Sulitnya melaksanakan pengolahan data dan analisis data kebutuhan perencanaan tenaga kesehatan di Puskesmas, dan belum menghasilkan suatu bentuk informasi.
1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1
Tujuan Umum
Dikembangkannya prototype Sistem Informasi Perencanaan Tenaga
kesehatan di Puskesmas berdasarkan beban kerja di Kota Bandar Lampung.
1.3.2
Tujuan Khusus
- Dilakukan analisis sistem untuk melihat gambaran sistem yang terjadi saat ini
- Teridentifikasinya informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
- Tersusunnya basis data Tenaga kesehatan
- Terbentuknya rancangan sistem : Input, Proses, Output
- Terbentuknya Prototipe Sistem Informasi Perencanaan Tenaga kesehatan di Puskesmas berdasarkan Beban Kerja di Kota Bandar Lampung
1.4
Manfaat
1.4.1
Untuk Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Prototipe yang akan dikembangkan ini akan diimplementasikan pada Sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Diperolehnya sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan sebagai solusi yang dapat membantu dalam penghitungan kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan beban kerja
- Dapat membantu para pengambil keputusan untuk mendistribusikan tenaga sesuai beban kerja, sehingga pada akhirnya upaya kesehatan akan memiliki daya ungkit yang lebih tinggi terhadap derajat kesehatan masyarakat.
1.4.2
Untuk Peneliti
- Dapat membantu dan pengalamaan lebih lanjut dalam pengembangan sistem informasi perencanaan tenaga kesehatan sebagai bekal dalam melaksanakan tugas lebih lanjut.
- Menambah pengalaman nyata penulis dalam melakukan penulisan ilmiah.
1.4.3
Program Studi
Menambah referensi khususnya
yang berkenaan dengan sistem informasi kesehatan
1.4.4
Instansi
Bagi Dinas Kesehatan Kota
Bandar Lampung dapat dijadikan sebagai bahan untuk membantu mengambil keputusan
dalam perencanaan tenaga kesehatan dan mendistribusikan tenaga kesehatan sesuai
dengan kebutuhan sesuai dengan beban kerja di unit pelayanan atau puskesmas.
1.5
Ruang Lingkup
- Pengembangan sistem informasi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ini akan dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung sub Bag Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung
- Data yang digunakan dalam perhitungan perencanaan tenaga kesehatan di puskesmas masih dibatasi pada tenaga kesehatan Dokter, Dokter Gigi, Perawat dan Bidan, data kunjungan pasien yang didapat dari laporan LB-4 dan LT-2 SP2TP puskesmas tahun 2007, dan prototype yang dirancang terbuka untuk penambahan jenis tenaga kesehatan yang lain.
- Dalam pengembangan prototype perencanaan tenaga kesehatan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, semua faktor determinan yang berpengaruh terhadap perencanaan tenaga kesehatan seperti perkembangan penduduk, pola penyakit, keadaan darurat dan perubahan suhu politik tidak diperhitungkan karena dianggap tetap.
- Data lain yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem ini dibatasi pada entitas yang diperlukan akan dilakukan dengan cara telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap petugas yang terkait.
>>>>selanjutnya klik di bawah<<<<
0 komentar:
Posting Komentar